Dari Labsky Untuk Indonesia, Kewarganegaraan Semester 5

Bab 1

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pengertian Pancasila

Dalam rangka lebih memahami tentang Pancasila sebagai idelogi terbuka, maka perlu dijelaskan lebih dahulu apa itu Pancasila. Banyak tokoh nasional yang telah merumuskan konsep Pancasila sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun jika dicermati,  secara umum definisi konsep tersebut relatif sama. Berikut adalah beberapa pengertian tentang Pancasila yang dikemukakan oleh para ahli.

a.      Muhammad Yamin.

Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.  Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman  atau  aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

b.      Ir. Soekarno

Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas  lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

c.       Notonegoro

Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

d.      Berdasarkan Terminologi.

Pada 1 juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUKI), Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar digunakakn oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikan oleh temannya seorang ahli bahasa yang duduk di samping Ir. Soekarno, yaitu Muhammad Yamin.

Pada tanggal, 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka dan keesokan harinya (18 Agustus 1945)    salah satunya disahkan           Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila.

Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Keterlibatan Jepang dalam perang dunia ke 2 membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang di jajah Belanda ratusan tahun lamanya. Hal ini disebabkan bersamaan dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara, maka berakhir pula suatu sistem penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang.

Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang secara terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang di umumkan Perdana Mentri Kaiso tanggal 7 september 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (Teikoku Gikai) ke 85. Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal  29 April 1945 kepala pemerintahan Jepang untuk Jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI dengan Anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakill atau mencerminkan suku/golongan yang tersebar di wilaya Indonesia. BPUPKI diketuai oleh DR Radjiman Wedyodiningrat sedangkan wakil ketua R.P Suroso dan Penjabat yang mewakili pemerintahan Jepang “Tuan Hchibangase”. Dalam melaksanakan tugasnya di bentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut.

a.            Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei  1945 menyampaikan rumus asas dan dasar degara sebagai berikut:

1.      Peri Kebangsaan

2.      Peri Kemanusiaan

3.      Peri Ketuhanan

4.      Peri Kerakyatan

5.      Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu, tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.      Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan

5.      Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b.            Mr  Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima dasar  negara, yaitu sebagai berikut :

1.      Paham Negara Kesatuan

2.      Perhubungan Negara  dengan Agama

3.      Sistem Badan Permusyawaratan

4.      Sosialisasi Negara

5.      Hubungan antar Bangsa

c.            Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :

1.      Kebangsaan Indonesia

2.      Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3.      Mufakat atau demokrasi

4.      Kesejahteraan Sosial

5.      KeTuhanan yang berkebudayaan.

d.            Panitia Kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945, memberi usulan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :

1.      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

e.            Rumusan Akhir Pancasila yang di tetapkan tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI memberi rumusan Pancasila sebagai berikut :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

5.      Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

           

Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara, hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika merubah dasar negara Pancasila sama dengan membubarkan negara hasil proklamasi (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966).

Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

§     Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara)dan ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Konsep-konsep Pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut cita hukum (staatsidee), merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (fundamental norma). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada dibawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. 

a.     Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ”…....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut, tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI diantaranya sebagai berikut :

1)      Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998, pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

2)      Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 b.     Pancasila Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara Pancasila perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat dengan tepat mengimplementasikannya. Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan yang ada.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.

1)      Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing sepert apa adanya.

2)      Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

3)      Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.

4)      Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5)      Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Bab 2

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Indonesia

A.  Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,

2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

B. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1.  Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan

Ambil Saweran

KEWARGANEGARAAN KELAS X SEMESTER 1

TUGAS 2 SEJARAH – KEWARGANEGARAAN KELAS X SEMESTER 1

BAB I

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Secara kodrat, Tuhan menciptakan manusia dalan keadaan berkelompok atau suku atau bangsa. Manusia harus hidup bersama dengan sesama, tanpa hidup bersama tidak sempurna maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Kehidupan berkelompok diawali dengan manusia purba dalam bekelompok mencari makanan. Perkembangan selanjurkan semakin besar dan kompleks sehingga muncul kesepakatan dan atura,, simbol, identitas yang membedakan antar kelompok. Kesadaran ini semakin menguat hingga membentuk bangsa berkarakteristik yang kemudian membentuk organisasi yang dikenal sebagai negara.

A.      BANGSA

Bangsa terbentuk karena semakin bertambahnya jumlah manusia dan semakin kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia.

Ernest Renant (Prancis) àbangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaaan kesetiakawanan yang agung

Otto Bauer (Jerman) à bangsa adalah kelompok manusia yg ada kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib

B.      NEGARA

Etimologi: NEGARA à staat (Belanda dan Jerman); state (Inggris) à membuat berdiri

Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

GEORGE JELLINEK à Negara adalah organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu

HEGEL à Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

KRANEN BURG à Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa

KARL MARK à Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain

C.      UNSUR UNSUR PEMBENTUK NEGARA

Unsur-unsur pembentuk negara antara lain:

·         Rakyat

Unsur terpenting karena rakyat yang pertama kali berkehendak membentuk negara, merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan

·         Wilayah

Daerah kekuasaan suatu negara baik darat, laut maupun udara. Setiap negara menempati wilayah tertentu dan batas tertentu

·         Pemerintahan yang Berdaulat

Memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi baik ke dalam (mengatur negaranya sendiri) maupun ke luar (hubungan atau kerja sama dengan negara lain)

·         Pengakuan dari Negara Lain

Syarat tambahan, dibagi menjadi:

è De Facto: berdasarkan kenyataan yang ada

è De Jure: berdasarkan pernyataan resmi hukum internasional

D.      ASAL MULA TERJADIANYA NEGARA

·         Dalam buku Ilmu Negara karya Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH

1. Teori Kenyataan à apabila suatu ketika sudah dipenuhi unsur-unsurnya maka saat itu juga sudah menjadi kenyataan

2. Teori Ketuhanan à

3. Teori Perjanjianà timbul karena perjanjian orang orang yg tadinya hidup bebas merdeka

4. Teori Penaklukanà sekelompok manusia menaklukan daerah kelompok manusia lain

·         Lainnya

1. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajahnya

2. Peleburan antara beberapa negara menjadi satu yang baru

3. suatu daerah yang belum ada pemerintahan dikuasai bangsa lain

4. suatu daerah melepaskan diri dari yang menguasai menjadi negara baru

E.       BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

Bentuk kenegaraan antara lain

·         Koloni à suatu negara menjadi jajahan negara lain

·         Trustee à wilayah jajahan yang kalah dalam PD II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang

·         Mandat à suatu negara yang sebelumnya jajahan negara2 kalah PD II dibawah pertundungan negara negara menang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB

·         Protektorat à suatu negara yang berada di bawah negara lain yang kuat

·         Dominion à bentuk kenegaraan khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris

·         Uni à gabungam dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama

F.       TUJUAN NEGARA DAN FUNGSI NEGARA

Tujuan menunjukan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh suatu negara, sedangkan fungsi adalah pelaksanaan cita-cita itu dalam kenyataan.

Fungsi negara pada umumnya ada 2 yaitu:

·         Melaksanakan ketertiban (law and order)

·         Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Berbagai teori tentang tujuan negara

·         Teori “tujuan negara adalah mencapai kekuasaan”

·         Teori “tujuan negara adalah perdamaian dunia”

·         Teori “tujuan negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan”

G.     NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Hakikat NKRI adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasari nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik dan golongannya. [Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1998)

Tujuan NKRI tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut

“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

H.      SEMANGAT NASIONALISME DAN PATRIOTISME

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggan sebagai bangsam atau memelihara kehormatan bangsa.

Patriotisme adalah suatu sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara menyangkut pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

BAB II

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN

A.      PENGERTIAN HUKUM

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat dan memberikan sanksi tegas terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya

HUGO DE GROOT à Hukum adalah peraturan tentang peraturan perbuatan moral yang menjamin keadilan

ARISTOTELES à Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun menguasa

B.      CIRI DAN UNSUR HUKUM

Hukum memiliki ciri sebagai berikut

·         Adanya perintah/larangan

·         Perintah/larangan tersebut bersifat mengikat/memaksa semua orang

Hukum memiliki unsur sebagai berikut

·         Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

·         Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang

·         Peraturan itu bersifat memaksa

·         Sanksi terhapan pelanggaran peraturan tegas dan nyata

C.      SUMBER HUKUM

D.      PENGGOLONGAN HUKUM

JENIS PENGGOLONGAN	MACAMNNYA	PENGERTIANNYA	CONTOHNYA
Berdasarkan sumbernya	Hukum Undang-undang	Tercantum dalam peraturan perundang undangan	UU Pemilu
	Hukum Adat&Kebiasaan	Diambil dari peraturan adat dan kebiasaan	Hukum adat Minangkabau
	Hukum Yurisprudensi	Terbentuk dari putusan pengadilan	KUHP
	Hukum Traktat	Ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional	Hukum batas negara
	Hukum Doktrin	Berasal dari pendapat ahli hukum terkenal
Berdasarkan bentuknya	Hukum tertulis	Bentuk tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara	KUHP, KUHD, KUHAP, UU, Keppres, dll
	Hukum tidak tertulis	Masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat yang bersangkutan	Hukum kebiasaan dan hukum adat
Berdasarkan isinya	Hukum Publik	Mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum	Hukum tata negara, hukum pidana
	Hukum Privat	Mengatuh hubungan atr orang yang satu dengan lain, pribadi	Hukum pertata, hukum dagang
Berdasarkan tempat berlakunya	Hukum Nasional	berlaku di dalam suatu negara	Hukum Australia
	Hukum Internasional	Mengatur hubungan ≥ 2 negara	Hukum Indonesia, dll
	Hukum Asing	Berlaku dalam negara lain	Hukum Kewarganegaran
	Hukum Gereja	Kaidah gereja untuk anggotanya	Hukum Gereja Vatikan Roma
Berdasarkan masa berlakunya	Hukum Positif (Ius Constitium)	Berlaku saat ini	Hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang
	Hukum yang Akan Datang (Ius Constituendum)	Dicita-citakan, diharapkan	Hukum Pidana Int yg masih disusun
	Hukum Universal, Hukum Asasi/Hukum Alam	Berlaku tanpa mengenal batas ruang, waktu dan siapapun	Piagam PBB tentang DUHAM
Berdasarkan cara mempertahankannya	Hukum Material	Mengatur ttg isi hub antar sesama masyarakat, negara dll	KUH Pidana, KUH Perdata
	Hukum Formal	Mengatur bgm cara penguasa mempertahankan dan menegakan hukum dan cara menuntut	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan sifatnya	Kaidah hukum yang memaksa	Dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak	Ketentuan pasal 20 KUH Pidana
	Kaidah hukum yang mengatur arau melengkapi	Dapat dikesampingkan dengan jalan membuat ketentuan khusus	Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata

E.       TATA HUKUM INDONESIA

Dalam hukum postif di Indonesia, berlaku tata hukum sebagai berikut:

·         Hukum Tata Negara à ketentuan ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan

·         Hukum Administrasi Negaraà tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas

·         Hukum Perdata à membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau mengatur kepentingan perseorangan

·         Hukum Pidana à mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum

·         Hukum Acara/Hukum Formal àbagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material

F.       LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Pengadilan umum adalah lingkungan pengadilan yang memiliki kewanangan mengadili perkara umum, baik perkara (pidana dan perdata) maupun pihak bersengketa

Pengadilan agama adalah pengadilan khusus bagi umat Islam untuk memutus perkara nikah, talak, rujuk, waris, wakaf, hibah dan wasiat

Pengadilan militer adalah pengadilan khusus mengadili perkara pidana bagi anggota TNI dan POLRI; seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI; anggota golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan POLRI; tidak termasuk sebelumnya tetapi menurut keputusan Menhankan yang ditetapkan dengan persetujuan Mentri Kehakiman harus diadili ileh Pengadilan Militer.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tata usaha negara.

A.      Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negri)

Dibentuk MK dengan persetujuan MA mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten/kota

Memeriksa dan meutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan ganti kerugia dan atau rehabilitasi seseorang yang perkarannya dihentikan

B.      Pengadilan Tingkat Kedua/Pengadilan Tinggi

Dibentuk dengan Undang-undang. Daerah hukum biasanya meliputi satu provinsi

C.      Mahkamah Agung

Pemegang pengadilan negara tertinggi berkedudukan di Ibukota RI atau di lain tempat yang diputuskan presiden.

G.     PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Upaya Preventif:

è Pemberlakuan berbagai UU yang mempersempit peluang korupsi

è Pembentukan lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi

è Pelaksanaan sistem rekruitmen aparat secara adil dan terbuka

è Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja pada pengelenggara negara

Upaya Refresif:

·           Penindakan para pelaku korupsi secara tegas tanpa diskriminasi

·  Penindakan secara tegas dan konsisten setiap aparat hukum yang meloloskan korupsi dari jeratan hukum

·           Pemberian hukum secara sosial dalam btk isolasi kpd pelaku korupsi

·           Memberikan tekanan langsung pada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi

BAB III

HAK ASASI MANUSIA

A.      PENGERTIAN DAN SEJARAH HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara

Sejarah kelahiran HAM dimuali di Inggris

·         1215 à Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang)

·         1679 à Harpeas Corpus Act (orang yang ditahan dihadapkan ke hakim dalam 3 hari dan diberi tahu tuduhannya)

·         1689 à Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), masih diskriminatif karena hanya kaum bangsawan laki-laki

·         1776 à Declaration of Independence (AS)

·         1941 à Atlantic Charter (Franklin D. Rossevelt)

·         1948 à DUHAM PBB

Ciri-ciri HAM:

·         HAKIKIKI à hak asasi semua umat manusia yang ada sejak lahir

·         UNIVERSAL à berlaku untuk semua orang

·         TIDAK DAPAT DICABUT

·         TIDAK DAPAT DIBAGI

B.      JENIS HAM

1.       Hak-hak asasi pribadi

·         Kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak

2.       Hak-hak asasi ekonomi

·         Kebebasan memiliki sesuatu, membeli, menjual dan memanfaatkan

·         Hak mendapat tunjangan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar

3.       Hak-hak asasi politik

·         Hak ikut serta dalam pemerintahan

·         Hak pilih dalam pemilu

·         Hak mendirikan parpol, ormas, dan organisasi lain

4.       Hak-hak asasi hukum

·         Hak mendapat perlakuan sama dalam hukum dan pemerintahan

5.       Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan

·         Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan

·         Hak mengembangkan kebudayaan

6.       Hak-hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan

·         Hak mendapat perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan terutama dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan atau peradilan

C.      PERUNDANG-UNDANGAN HAM

Permasalahan HAM yang tencantum di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia:

·         UUD 1945

·         Pembukaan UUD alinea 1

·         Pancasila sila ke 4

·         Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966

·         Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

·         Keppres no 50 tahun 1993 à membentuk KOMNAS HAM

·         UUD 1945 pasal 28a-28j

·         UU No 39 tahun 1999 tentang HAM

·         UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

D.      PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

· Ekonomi

Masalah kemiskinan yang terus berlangsung akibat penerapan sistem yang tidak adil.

· Hukum

Pengadilan yang belum berpihak pada rakyat kecil dalam arti masih pandang bulu dalam memutuskan hukuman.

· Politik

· Sosial dan budaya

Program pembangunan yang kurang memperhatikan rakyat pada prakteknya telah mematikan usaha kaum kecil

E.       PENGADILAN HAM DI INDONESIA

Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut

a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

b. Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.

c. Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Diundangkan tanggal 23 Nopember 2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208.

d. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia.

KOMNAS HAM

Adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan dan pemantauan dan mecdiasi HAM.

Tujuan Komnas HAM

·         Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asaski manusia seusai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagm PBB serta deklarasi universal HAM

·         Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seitihnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

F.       PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Termasuk dalam jenis kejahatan internasional yang didasarkan pada prinsip yuridiksi universal adalah:

1.       Kejahatan terhadap kemanusiaan

2.       Kejahatan genosida à bertujuan menghancurkan sebagian atau selurus etnis bangsa, agama dan bangsa/ras

3.       Kejahatan melakukan agresi arau perang

4.       Bajak laut atau perompakan

Ambil Saweran