Rangkuman Kewarganegaraan Semester 3 a.k.a Kelas XI semester 1
1. Budaya Politik
Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas secara politik. Istilah tersebut meilputi, legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, dan gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
Budaya politik didasarkan pada etika politik yang berlaku dalam kehidupan masyarakan, yang merupakan tata nilai, sopan santun, atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik atau pelaku politik, baik dalam supra struktur maupun infra struktur. Etika politik bersumber pada tata nilai budaya dan system politik Negara yang bersangkutan.
Budaya politik merupakan aspek terpenting dalam system politik, selain kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan yang dapat mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya.
Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yaitu budaya politik bersumber pada perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber dari penalaran-penalaran yang sadar. Konsep budaya politik terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sering berlaku pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian budaya politik dapat juga dapat juga diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan public untuk masyarakat secara keseluruhan.
Budaya politik dibagi menjadi 3, yaitu budaya politik apatis(masyarakat bersifat pasif), budaya politik mobilisasi, dan budaya politik partisipan(masyarakat bersifat aktif).
Budaya politik mencakup 3 hal, yaitu :
- Orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik
- Orientasi yang bersifat menilai objek dan peristiwa politik
- Orientasi dari Individu yang diperolehnya dari pengetahuan mengenai kehidupan politik
A. Macam-macam budaya politik
1) Berdasarkan Tipenya (secara umum):
o Budaya politik parochial, yaitu berada dalam wilayah atau lingkup kecil. Pelaku politik melakukan peranannya di dalam berbagai bidang karena belum ada spesialisasi
o Budaya politik sebagai subjek, yaitu berada dalam suatu wilayah yang lebih besar. Misalnya di kota yang telah memilki kesadaran politik cukup tinggi dan ketaatan serta loyalitas kepada pemimpin yang cukup besar.
o Budaya politik sebagai peserta, yaitu berada dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif di dalam memainkan peranan politik, baik dalam sistem atau input maupun diluar sistem atau output.
o Tipe campuran, yang meliputi parochial subject culture, subject participant culture, parochial participant culture, and civic culture.
2) Menurut Drs. Syahrial Syarbaini:
o Tipe Absolut
Tipe budaya politik absolute mempunyai sikap mental yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah.
o Tipe Akomodatif
Struktur mental budaya tipe akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga.
3) Berdasarkan Orientasi-orientasi Warga Negara Terhadap Kehidupan Politik Dan Pemerintahan:
o Budaya politik partisipan, yaitu setiap warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan partai politik, sekurang-kurangnya dalam pemberian suara dan mencari informasi tentang kehidupan politik.
o Budaya politik subjek, yaitu setiap warga Negara yang secara pasif patuh kepada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilihan umum.
o Budaya politik parochial, yaitu warga Negara sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik.
4) Berdasarkan Golongan Dalam Sistem Politik:
o Masyarakat Demokratis Industrial
Dalam model ini jumlah partisipan mencapai 60% dari penduduk dewasa dan banyak aktivitas politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik serta kehadiran pemberian suara yang besar.
o Model Sistem Otoriter
Dalam model ini terdapat sebagian kecil partisipan industrial dan modernis, seperti organisasi politik, mahasiswa, dan kamu intelektual dengan tindakan persuasive menentang sistem yang ada meskipun sebagian besar partisipan hanya subjek yang pasif.
o Sistem Demokrasi Pra-Industri
Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya dalam pemerintahan.
Selain tipe-tipe budaya politik, dikenal pula gejala politik, yaitu suata gejala yang berakar pada perjuangan manusia untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu.
Model budaya politik suatu bangsa dapat juga mengacu kepada aspek-aspek dan objek yang dilakukan serta hubungan antar keduanya sebagaimana dirumuskan oleh Parson dan Shield, sebagai berikut :
- Orientasi kognitif (Pengetahuan), yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban, serta input atau outputnya.
- Orientasi afektif (Sikap), yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranan, dan penampilannya
- Orientasi evaluative (Evaluasi), yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan criteria dengan informasi dan perasaan.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik
- Tingkat Pendidikan Warga Negara
Tingkat pendidikan warga Negara yang baik, bukan doktriner merupakan pendidikan politik yang baik dan memungkinkan lahirnya budaya politik yang demokratis.
- Tingkat Ekonomi
Semakin tinggi kesejahteraan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Namun hal itu tidak berlaku mutlak.
- Reformasi Politik
Semangat pemegang kekuasaan untuk tetap memperbaiki sistem politik yang lebih baik
- Supremasi Hukum
Adanya penegakan hokum yang adil, independen, dan bebas akan melahirkan kepastian hokum sehingga menimbulkan budaya politik yang taat dan sadar hukum
- Media Komunikasi yang Independen
Pers dan media massa merupakan alat kontrool yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya politik yang sehat.
Menurut Prof. Miriam Budiarjo, bentuk dari budaya politik dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
- Sejarah perkembangan dari sistem politik
- Agama yang terdapat dalam suatu masyarakat
- Kesukuan
- Status Sosial
- Konsep mengenai kekuasaan atau kepemimpinan
C. Sosialisasi Budaya Politik
Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik dan menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik.
Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tempat individu berada. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.
Sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan atau keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya, yang disebut juga sebagai transmisi kebudayaan.
D. Mekanisme Sosialisasi Politik
Untik mencapai budaya politik yang kondusif, diperlukan suatu metode/mekanisme sosialisasi politik yang dapat ditempuh dengan cara pendidikan politik dan indoktrinasi
2. Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari suatu sistem nilai dan gagasan mengatur kehidupan demokrasi pada umumnya. Dalam mengembangkan budaya demokrasi diperlukan pimpinan nasional yang memiliki komitmen utuh terhadap kebangsaan, memahami sejarah perjuangan kebudayaan, dan mamu menyatukan komponen kemajemukan.
Stabilitas demokrasi memerlukan suatu komitmen pada nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan demokrasi. Pada hakikatnya proses awal demokrasi memerlukan beberapa hal, yaitu:
- Konsensus diantara komunitas warga Negara
- Kesadaran untuk mengadopsi aturan-aturan demokrasi
- Toleransi terhadap perbedaan
Samuel Huntington mencatat beberapa factor yang menyebabkan demokratisasi lebih cepat, yaitu sebagai berikut:
- Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi
- Adanya pluralism sosial
- Struktur sosial yang terdiferensiasi dan artikulasi dalam kelompok borjuis yang kuat dan otonom
- Adanya ketimpangan yang berorientasi pasar yang melahirkan pemisahan kekuasaan dan mengontrol kekuasaan Negara
- Adanya ketmpangan yang besar dalam kekayaan dan pendapatan
- Adanya tekanan eksternal untuk melakukan demokrasi
- Adanya budaya toleran terhadap perbedaan
Budaya demokrasi mengandung beberapa prinsip, diantaranya sebagai berikut:
- Budaya demokrasi berlandaskan kepada etika dan nilainilai demokrasi yang berlaku
- Budaya demokrasi merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan demokrasi
- Budaya demokrasi merupakan sistem nilai yang dinamis dan tidak statis
Demokrasi yang berlaku secara universal mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- Persamaan(kesetaraan) di antara warga Negara
- Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga Negara
- Supremasi hokum
- Pemilu berkala
3. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pengelolaan Negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang berbasis good government yang meliputi:
- Asas kepastian hokum
- Asas keseimbangan dan kesamaan
- Asas larangan penyalahgunaan wewenang
- Asas bertidak cermat dan motivasi
- Asas perlakuan yang jujur dan wajar
- Asas kebijakan
- Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan(transparansi) harus melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara harus dilibatkan dalam setiap proses pembuatan dan pengambilan keijakakn public(pemerintahan) ataupun pengawasan jalannya pemerintahan.
Keterbukaan adalah sikap mental yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain. Dengan adanya keterbukaan maka penyelenggaraan Negara yang korup, tidak efisien, dan tidak professional dapat dihindari.
Keadilan secara universal diartikan sebagai berikut:
- Keadilan adalah suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
- Keadiilan merpakan suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama
- Keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya.
Dari sudut pandang politik keadilan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
- Keadilan utilitaris, artinya sesuatu dikatakn adil apabila berguna, berfaedah, dan menguntungkan.
- Keadilan intusionis, artinya sesuatu dikatakan adil berdasarkan bisikan langsung hati nurani, bukan berdasarkan rasionalisme
- Keadilan fairness, artinya keadilan ini dibangun berdasarkan keadilan yang dirumuskan masyarakat secara demokratis.
Unsur-unsur manajemen pemerintahan yang transparan:
- Social participation
- Social responsibility
- Social support
- Social control
Syarat-syarat suatu pemerintahan yang transparan, diantaranya sebagai berikut:
- Di dalam konstitusi Negara tercantum secara eksplisit tentang HAM
- Idiologi Negara yang dianut harus bersifat terbuka dalam berbagai sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya
- Secara konstitusional menetapkan sistem politik demokratis
- Menganut sistem multi partai
- Melaksanakan pemilu secara periode
- Terdapat pers yang bebas dan bertanggung jawab
- Diakuinya kemerdekaan menyampaikan pendapat
- Terdapat stabilitas nasional yang kuat, yaitu meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM
- Setiap warga Negara mempunyai kesadaran kehidupan bangsa yang kuat
- Tidak terdapat pemusatan kekuasaan, tetapi menganut pembagian kekuasaan
- Tidak terdapat sistem monopoli dan oligopoli
